Categories
Baku mutu emisi Pencemaran Udara

Baku mutu emisi sumber tidak bergerak

Industri, pembangkit, dan sumber emisi tidak bergerak lainnya wajib memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Apa sajakah hal penting dalam pengaturan BME sumber tidak bergerak?

Dalam regulasi Indonesia, standar emisi untuk sumber tidak bergerak dinamakan “baku mutu emisi sumber tidak bergerak.” Tidak seperti baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor, baku mutu emisi sumber tidak bergerak tidak secara baku merujuk pada klasifikasi industri, sekalipun tetap menggunakan pendekatan kategori dan sub-kategori industri atas dasar bahan baku yang digunakan.

Baku mutu emisi ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gubernur juga berwenang menetapkan baku mutu emisi yang lebih ketat dibanding BME nasional dan/atau menetapkan parameter tambahan di luar parameter yang diatur dalam BME nasional. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak seharusnya dimutakhirkan setiap 5 (lima) tahun.

Baku mutu emisi di Indonesia

Baku mutu emisi tersebar dalam berbagai PermenLH[K], sebagai berikut:

  1. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak (KepmenLH No. 13 Tahun 1995, telah diubah / dicabut sebagian untuk industri di bawah ini)
  2. Baku mutu emisi industri pupuk (KepmenLH No. 133 Tahun 2004)
  3. Baku mutu emisi ketel uap (PermenLH No. 7 Tahun 2007)
  4. Baku mutu emisi industri keramik (PermenLH No. 17 Tahun 2008)
  5. Baku mutu emisi STB industri carbon black (PermenLH No. 18 Tahun 2008)
  6. Baku mutu emisi STB minyak dan gas bumi (PermenLH No. 13 Tahun 2009)
  7. Baku mutu emisi STB bagi pertambangan (PermenLH No. 4 Tahun 2014)
  8. Baku mutu emisi industri semen (PermenLHK No. 19 Tahun 2017)
  9. Baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga termal (PermenLH No. 21 Tahun 2008, telah diubah dengan PermenLHK No. 15 Tahun 2019)
  10. Baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga sampah (PermenLHK No. 70 Tahun 2016, secara formil tidak dicabut, namun nilai BME digantikan dalam PermenLHK No. 15 Tahun 2019)
  11. Baku mutu emisi industri pupuk dan ammonium nitrat (PermenLHK No. 17 Tahun 2019)

Proses dan kriteria yang harus dipertimbangkan dalam perumusan BME

Tata cara penentuan baku mutu emisi bagi sumber tidak bergerak diatur dalam Lampiran IV PermenLH No. 12 Tahun 2010, yang sesungguhnya didesain untuk daerah. Peraturan ini mengatur proses yang harus dilalui regulator dalam menentukan baku mutu emisi, yang mencakup: (a) kajian teknis; (b) penyusunan draft teknis BME (jumlah parameter kunci dan angka batas); dan (c) perumusan penetapan BME.

Peraturan ini mengatur pendekatan yang dapat digunakan dalam perumusan BME serta aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan BME, yang mencakup:

  1. kajian/penelitian;
  2. kepraktisan / dapat dilaksanakan;
  3. cakupan terhadap parameter yang perlu ditetapkan dalam BME;
  4. kadar/konsentrasi;
  5. penetapan beban; dan
  6. teknologi

Sayangnya, mengingat peraturan ini dirumuskan dalam konteks panduan bagi pemerintah daerah, tidak ada panduan perumusan BME untuk KLHK, baik penetapan BME baru maupun pemutakhiran BME.

Terkait pemutakhiran BME, menurut KLHK, dalam menetapkan pemutakhiran baku mutu emisi, regulator mempertimbangkan performa emisi dari sektor yang diatur, ketersediaan teknologi, dan keterjangkauan [biaya] teknologi pengendalian emisi.[1]

Pelibatan masyarakat dalam perumusan atau pemutakhiran BME

Pelibatan masyarakat dalam perumusan ataupun pemutakhiran baku mutu emisi tidak diatur secara spesifik dalam PermenLH No. 12 Tahun 2010. Akan tetapi, terdapat proses pembahasan bersama pemangku kepentingan tertentu yang disyaratkan dalam peraturan ini, yaitu:

  1. Pakar dan praktisi industri, utamanya dalam perumusan rancangan teknis;
  2. Pihak industri dan asosiasi industri, dalam 2 putaran pembahasan dan pemutakhiran rancangan teknis serta rancangan akhir;
  3. Instansi terkait, terutama instansi pembina industri yang akan diatur, dalam 1 putaran setelah pemutakhiran rancangan teknis dan rancangan akhir;
  4. Stakeholder yang tidak dirinci, dikirimkan pemberitahuan mengenai rancangan akhir.

Dinamika pelibatan masyarakat dalam perumusan BME dapat diobservasi dalam perumusan BME PLTSa, serta pemutakhiran BME PLTU batubara.


[1] Ketentuan ini tidak ditemukan dalam Lampiran IV PermenLH No. 12 Tahun 2010, akan tetapi disampaikan oleh Dit. Pengendalian Pencemaran Udara KLHK dalam CSE & ICEL (2017) Regulating Emissions of Coal-based Power Sector, hlm. 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *