Upaya Administratif

Keberatan dan banding administrasi merupakan mekanisme yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk meminta pembatalan, pencabutan, koreksi ataupun penerbitan suatu keputusan dan/atau tindakan administrasi. Keduanya merupakan upaya administratif, dengan keberatan sebagai jenjang pertama dan banding administrasi jenjang kedua. Hingga kini, belum ada ketentuan khusus yang mengatur upaya administratif di bidang lingkungan hidup yang mengenyampingkan UU Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi, khusus untuk AMDAL, terdapat kesempatan pengajuan saran, pendapat dan tanggapan (SPT) sepanjang proses AMDAL.

Hal umum terkait upaya administratif

Siapa yang berhak mengajukan upaya administratif (keberatan dan banding administrasi)? “Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan” dapat mengajukan keberatan dan/atau banding administrasi.[1] “Warga masyarakat” didefinisikan sebagai seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan. UU AP tidak merinci apa yang dimaksud dengan “dirugikan.”

Apa saja keputusan dan/atau tindakan administrasi yang dapat diajukan upaya administratif (keberatan dan banding administrasi)? Dalam konteks hukum lingkungan, keberatan dapat diajukan terhadap keputusan dan/atau tindakan administrasi yang bersifat memberikan hak (misal, pemberian izin) maupun terhadap tidak diambilnya keputusan dan/atau tindakan administrasi tertentu (misal, tuntutan penjatuhan sanksi atau pencabutan izin). Lebih detil mengenai “keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan” dapat dilihat di halaman ini.

Sebaiknya, optimalkan dulu pencarian informasi dan mekanisme partisipasi public atau pengaduan yang tersedia sebelum mengajukan keberatan atau banding administrasi, untuk memahami secara persis objek keberatan anda.

Apakah keberatan dan banding administrasi wajib dilakukan sebelum menggugat keputusan dan/atau tindakan ke PTUN? Pasca berlakunya PerMA No. 6 Tahun 2018 pada Desember 2018, pengajuan gugatan di PTUN harus didahului upaya administratif. Dalam menimbang apakah upaya administratif telah dilakukan, PTUN merujuk pada UU AP atau peraturan sektoral apabila ada mekanisme khusus yang mengatur upaya administratif. Artinya, dalam hal tidak ada mekanisme khusus terkait keputusan yang bersangkutan, maka keberatan dan banding administrasi harus ditempuh secara berjenjang.

Apakah upaya administratif dapat menunda pelaksanaan keputusan/tindakan? Upaya Administratif tidak menunda pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, kecuali: (a) ditentukan lain dalam undang-undang; dan (b) menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Apakah ada biaya yang harus disiapkan untuk melakukan upaya administratif? Tidak. Upaya administratif tidak dibebani biaya.

Keberatan dan banding administrasi dilakukan secara berjenjang. Beberapa hal khusus terkait dengan keberatan dan banding administrasi, selain yang disampaikan di atas, adalah sbb:

Keberatan

Keberatan merupakan langkah pertama yang dapat ditempuh dalam upaya administratif. Berikut hal-hal penting yang perlu diketahui terkait dengan pengajuan keberatan (Pasal 77 UU AP):

  • Diajukan kepada pejabat pemerintahan yang menetapkan / melakukan keputusan / tindakan;
  • Diajukan secara tertulis;
  • Batas waktu pengajuan keberatan adalah 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh penerbit keputusan;
  • Penyelesaian keberatan max. 10 hari kerja;
  • Jika keberatan tidak diselesaikan dalam 10 hari kerja, keberatan dianggap dikabulkan;
  • Jika keberatan dianggap dikabulkan, penerbit keputusan/tindakan menerbitkan keputusan baru sesuai keberatan dalam waktu 5 hari kerja.

Banding Administrasi

Banding administrasi merupakan langkah kedua yang dapat ditempuh dalam upaya administratif, apabila pihak yang mengajukan keberatan tidak puas dengan keputusan keberatan. Berikut hal-hal penting yang perlu diketahui terkait dengan pengajuan banding administrasi (pasal 78 UU AP):

  • Keputusan keberatan dapat dibanding dalam waktu max. 10 hari kerja sejak keputusan keberatan diterima;
  • Banding diajukan secara tertulis kepada atasan penerbit keputusan (“atasan pejabat yang menetapkan keputusan”);
  • Penyelesaian banding max. 10 hari kerja;
  • Jika tidak diselesaikan dalam 10 hari kerja, banding dianggap dikabulkan;
  • Jika banding dianggap dikabulkan, penerbit keputusan/tindakan menerbitkan keputusan baru sesuai banding dalam 5 hari kerja.

[1] Pasal 75 (1) UU Administrasi Pemerintahan. Dalam konteks lingkungan, UU PPLH mengatur khusus untuk AMDAL (dan Izin Lingkungan) bahwa penyusunannya wajib melibatkan masyarakat: (a) yang terkena dampak; (b) pemerhati lingkungan hidup; dan/atau (c) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.