Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT)

Suatu keputusan / tindakan administrasi tentunya memiliki konsekuensi terhadap lingkungan. Konsekuensi tersebut dapat bersifat negatif, yang pada akhirnya berdampak juga terhadap manusia yang mendiami ruang hidup tersebut. Apabila anda mengetahui suatu rancangan keputusan yang berpotensi berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, selayaknya anda dapat menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan (SPT) anda kepada pembuat keputusan.

Sayangnya, sekalipun berbagai perundang-undangan menjamin hak berpartisipasi dan menyuarakan aspirasi dalam pembuatan keputusan yang berdampak pada lingkungan, hanya sedikit mekanisme yang tersedia. Berikut beberapa mekanisme yang dapat anda manfaatkan, atau dapat anda replikasi penggunaannya dalam menyampaikan SPT terhadap keputusan / tindakan lain:

Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) dalam AMDAL – Izin Lingkungan

Mekanisme partisipasi dalam AMDAL merupakan salah satu mekanisme partisipasi publik di bidang lingkungan yang paling jelas. Mekanisme ini merupakan penjabaran dari Pasal 65 (2) dan (3) UU PPLH, yang memberikan hak bagi “setiap orang” untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Lampiran PermenLH No. 17 Tahun 2012 mengatur secara rinci mekanisme pengikutsertaan masyarakat dalam Bab II dan Bab III.

Terdapat 4 peluang memberikan SPT sepanjang proses AMDAL – Izin Lingkungan, yaitu:

  1. 10 hari kerja sejak pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan sebelum penyusunan KA-ANDAL, disampaikan kepada pemrakarsa dan secretariat Komisi AMDAL yang berwenang;
  2. dalam forum konsultasi publik (i.e. FGD, temu warga, forum dengar pendapat, dll);
  3. sepanjang penyusunan ANDAL/RKL-RPL melalui perwakilan masyarakat yang duduk di KPA;
  4. 10 hari kerja sejak pengumuman permohonan izin lingkungan oleh usaha dan/atau kegiatan, disampaikan kepada pengambil keputusan (Menteri / Gubernur / Bupati/Walikota) dan wakil masyarakat terdampak atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota KPA;

SPT dalam proses AMDAL – Izin Lingkungan merupakan mekanisme partisipasi pra-pengambilan keputusan, yang tidak terlepas dari persyaratan prosedural AMDAL, termasuk ketentuan mengenai pengumuman dan konsultasi publik. Perlu diperhatikan bahwa nama dan alamat perwakilan masyarakat dan organisasi lingkungan yang duduk dalam KPA, beserta beberapa informasi penting lain (mis: nama dan alamat instansi penerima SPT), wajib diumumkan. Beberapa hal penting terkait mekanisme partisipasi dalam AMDAL – Izin Lingkungan:

  • SPT melalui forum konsultasi publik dan perwakilan masyarakat dapat diajukan secara lisan maupun tertulis;
  • SPT yang merespon pengumuman disampaikan secara tertulis;
  • Pemrakarsa wajib mendokumentasikan seluruh SPT yang diterima pasca pengumuman atau selama konsultasi publik dalam KA-ANDAL; dan wajib menggunakan SPT sebagai masukan dalam penyusunan dokumen KA-ANDAL;
  • Wakil masyarakat terkena dampak wajib melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat terkena dampak yang ia wakili; dan menyampaikan aspirasi masyarakat terkena dampak yang diwakilinya dalam rapat KPA;
  • Pemberi izin dan wakil masyarakat terkena dampak wajib mendokumentasikan dan mengolah SPT yang diterima pasca pengumuman permohonan izin lingkungan. SPT ini disampaikan bersama dengan rekomendasi penilaian akhir KPA kepada pemberi izin, dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan;
  • Rapat tim teknis KPA wajib dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu penerimaan SPT atas permohonan izin lingkungan.

Saran, Pendapat dan Tanggapan dalam UU Administrasi Pemerintahan

UU Administrasi Pemerintahan (UU AP) berlaku bagi segala keputusan / tindakan administratif yang tidak secara khusus mengatur mekanisme partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Sayangnya, UU AP tidak mengatur mekanisme partisipasi publik sejelas AMDAL. Selain itu, tingkat partisipasi yang diberikan UU AP sebatas sosialisasi, tingkatan yang lebih rendah dibanding tingkat partisipasi yang diberikan UU PPLH.

Pasal 7 huruf f UU AP memberikan kesempatan kepada “warga masyarakat” untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut beberapa hal penting terkait partisipasi dalam UU AP:

  • “Warga masyarakat” yang didengar pendapatnya didefinisikan sebagai “setiap pihak yang terbebani atas keputusan / tindakan.” Tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “terbebani”;
  • Mekanisme partisipasi tidak diatur rinci, contoh yang diberikan dalam penjelasan adalah “tatap muka, sosialisasi, musyawarah, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau perwakilan.” Selain itu, “klarifikasi dengan pihak terkait secara langsung” juga dapat dilakukan.

Selain ketentuan partisipasi di atas, terdapat kewajiban “sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat” dan “pemberitahuan kepada pihak-pihak yang bersangkutan” yang dibebankan kepada pengambil keputusan (pasal 46-48 UU AP):

  • Sosialisasi dilakukan sebelum penetapan keputusan;
  • Materi sosialisasi meliputi: dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait;
  • Pemberitahuan kepada pihak-pihak yang bersangkutan wajib dilakukan paling lama 10 hari kerja sebelum pengambil keputusan menetapkan / melakukan keputusan / tindakan;
  • Syarat pemberitahuan ini dapat dikesampingkan jika keputusan: (a)mendesak dan untuk melindungi kepentingan umum dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan; (b) tidak mengubah beban yang harus dipikul oleh warga masyarakat yang bersangkutan; (c) menyangkut penegakan hukum;
  • Bagian ini sama sekali tidak merinci bagaimana masyarakat dapat memberikan umpan balik terhadap sosialisasi / pemberitahuan tersebut.

Perincian mekanisme partisipasi dan sosialisasi ini seharusnya dapat ditemukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan Keputusan, yang wajib dimiliki setiap unit kerja pemerintahan. SOP ini wajib diumumkan kepada publik melalui media cetak, elektronik dan media lainnya. Rekapitulasi SOP perizinan KLHK per 2014 dapat diunduh di tautan ini.