Izin Lingkungan

UU No. 32 Tahun 2009 memperkenalkan nomenklatur Izin Lingkungan. Meskipun merupakan nomenklatur baru pada saat itu, namun izin lingkungan sesungguhnya ditujukan sebagai integrasi atau peleburan berbagai izin terkait dengan lingkungan hidup yang sudah dikenal sebelumnya. Dengan kata lain, pengintegrasian secara horizontal dilakukan melalui simplifikasi atau penyederhanaan berbagai izin terkait lingkungan hidup yang telah ada ke dalam satu izin, yaitu izin lingkungan. Izin-izin yang diintegrasikan antara lain, izin pembuangan air limbah, izin pemanfaatan air limbah ke tanah, izin reinjeksi ke formasi, izin-izin terkait limbah B3, dan lain-lain. Akan tetapi, dalam penerapannya, izin-izin ini kembali berdiri sendiri-sendiri, yang disebut dengan nama umum Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Izin PPLH).

Selain pengintegrasian horizontal, UU No. 32 Tahun 2009 juga melakukan pengintegrasian vertikal dengan memperkuat keterkaitan proses bisnis antara AMDAL atau UKL-UPL, izin lingkungan dan izin usaha, melalui:

  1. Kewajiban pemberi izin (Menteri, Gubernur atau Walikota) untuk menolak mengeluarkan izin lingkungan yang tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL
  2. Ancaman pidana bagi pemberi izin apabila kewajiban menolak permohonan izin lingkungan yang tidak didasarkan pada AMDAL atau UKL-UPL diabaikan
  3. Ancaman pidana bagi pelaku usaha atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan
  4. Izin lingkungan dapat dicabut oleh pejabat yang berwenang maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila terdapat pelanggaran mengenai: (i) persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin; (ii) ketentuan dalam keputusan komisi AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL; dan (iii) pelaksanaan kewajiban oleh pelaku usaha atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam AMDAL atau UKL-UPL
  5. Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dibatalkan
  6. Ancaman pidana terhadap pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan