Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pada dasarnya, KLHS adalah studi untuk memastikan diakomodirnya pertimbangan mengenai daya tampung dan daya dukung lingkungan dalam rencana pembangunan dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP). Dalam UU PPLH, KLHS merupakan instrumen pencegahan, dan pembuatan KLHS dalam pembangunan suatu wilayah atau KRP merupakan kewajiban.[1]

Sebagai studi, KLHS sendiri bukan merupakan dokumen hukum, namun analisis dan rekomendasi KLHS seharusnya menjadi dasar penyusunan atau evaluasi dokumen/tindakan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan atau keputusan/perbuatan administrasi.

Produk hukum yang harus didasarkan KLHS mencakup:

  1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya;
  2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kab/kota;
  3. Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Materi muatan KLHS

UU PPLH menentukan materi muatan yang harus ada dalam sebuah KLHS sebagai berikut:

  1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
  2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
  3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
  4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
  5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
  6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Di antara materi muatan tersebut, analisis dan rekomendasi terkait daya dukung dan daya tampung merupakan hal utama yang perlu diperhatikan. Apabila hasil KLHS menyatakan daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah terlampaui, maka KRP wajib diperbaiki sesuai rekomendasi KLHS; dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diperbolehkan lagi.

Implementasi KLHS

Sekalipun norma mengenai KLHS telah ada sejak 2009, implementasi KLHS berjalan lambat. UU PPLH sesungguhnya mendelegasikan pengaturan KLHS pada Peraturan Pemerintah (PP) yang baru terbit pada 2016. Ketiadaan PP ini dikompensasi dengan peraturan menteri yang tingkat kedetilannya masih belum memungkinkan implementasi KLHS secara tata laksana birokratis sehingga sektor lain mengeluarkan aturan sendiri.[2] Pada periode ini, implementasi KLHS belum seragam.

Barulah pada 2016, terbit PP No. 46 Tahun 2016 tentang KLHS. PP ini diikuti dengan peraturan detil mengenai tata laksana KLHS yaitu PermenLHK No. 69 Tahun 2017yang menggantikan PermenLHK No. 9 Tahun 2011. Mendagri juga memperbarui peraturannya dengan Permendagri No. 7 Tahun 2018untuk memandu pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam RPJMD. Sementara MenATR / KaBPN mengeluarkan PermenATR No. 1 Tahun 2018 untuk memandu penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota; serta PermenATR No. 16 Tahun 2018 untuk memandu pembuatan RDTR dan Peraturan Zonasi, yang di dalamnya memuat integrasi KLHS.

Hal-hal lain

  • Tahapan dan produk hukum yang penting dalam KLHS
  • Transparansi dalam KLHS
  • Pelibatan masyarakat dalam KLHS

[1] UU No. 32 Tahun 2009 mendefinisikan KLHS sebagai “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.” Ketentuan mengenai KLHS dalam UU PPLH diatur dalam Pasal 15-18. Lih: Pasal 1 angka 10, Pasal 15-18 UU PPLH.

[2] Pada tahun 2009, MenLH mengeluarkan pedoman pelaksanaan KLHS dalam PermenLH No. 27 Tahun 2009 yang kemudian dicabut dan diganti oleh PermenLH No. 9 Tahun 2011. Pada tahun 2012, Mendagri mengeluarkan Permendagri No. 67 Tahun 2012 untuk pelaksanaan KLHS dalam rencana pembangunan daerah, yaitu RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD.