Kerangka Hukum Lingkungan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan generasi ketiga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Sebelum UU No. 32 Tahun 2009, terdapat UU No. 4 Tahun 1982 dan UU No. 23 Tahun 1997 yang juga mengatur mengenai lingkungan hidup.

Ketiga undang-undang ini sama-sama merupakan undang-undang payung (general environmental law) yang bermaksud mengarusutamakan pertimbangan lingkungan hidup dalam berbagai pengambilan keputusan sektoral. Akan tetapi, filosofi yang diadopsi dalam UU No. 32 Tahun 2009 cenderung lebih ekosentris dibandingkan pendahulunya. Selain itu, UU No. 32 Tahun 2009 memperkuat beberapa substansi sebagai berikut:

  1. Pengakuan prinsip-prinsip lingkungan hidup secara lebih komprehensif
  2. Jaminan yang lebih kuat terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup
  3. Ruang lingkup pengaturan yang menyeluruh, dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan hingga pengawasan dan penegakan hukum
  4. Memperkenalkan berbagai instrumen baru dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (lihat Gambar 1)
  5. Memperkuat beberapa instrumen yang telah ada (lihat Gambar 1)
  6. Integrasi dan penguatan perizinan lingkungan
  7. Penguatan institusi lingkungan hidup
  8. Penguatan penegakan hukum lingkungan, baik secara administratif, perdata maupun pidana. Di dalamnya, terdapat juga penguatan hak gugat terkait perlindungan dan pengelolaan LH.
Gambar 1: Instrumen dalam UU No. 32 Tahun 2009

Sebagaimana dilihat dalam Gambar 1, UU No. 32 Tahun 2009 terdiri atas beberapa bagian terhubung satu sama lain. Begitu juga instrumen yang terintegrasi dengan bagian tersebut idealnya tidak berdiri sendiri, namun terhubung dengan instrumen lain, bahkan bagian lain, baik secara hierarkis maupun sebagai sebuah siklus. Secara garis besar, keterhubungan antar bagian dalam UU No. 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Gambar 2: Keterhubungan antar bagian dalam UU No. 32 Tahun 2009

Lebih detil mengenai aspek historis dan akademik UU No. 32 Tahun 2009 dapat dilihat dalam ICEL (2009) Anotasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pada laman-laman berikut:

Perencanaan

Pemanfaatan

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH

Pemeliharaan

Lebih jauh mengenai pemantauan peraturan turunan yang dimandatkan UU No. 32 Tahun 2009 yang telah terbit serta tindak lanjut perancangannya, lihat halaman berikut.