Pencemaran Air

Kerangka umum pengendalian pencemaran air di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (PP No. 82 Tahun 2001). Sama dengan peraturan mengenai udara, PP ini sesungguhnya belum dimutakhirkan pasca lahirnya UU No. 32 Tahun 2009. Selama PP yang baru tentang pengendalian pencemaran air yang dimandatkan UU No. 32 Tahun 2009 belum dibuat dan disahkan, maka PP No. 82 Tahun 2001 masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan isi UU No. 32 Tahun 2009. Selain kerangka umum dalam PP No. 82 Tahun 2001 ini, terdapat juga beberapa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur hal-hal teknis/penjabaran yang dimandatkan PP ini, termasuk baku mutu air limbah, tata cara pengendalian pencemaran air, daya tampung beban pencemaran air, dan lain-lain. Beberapa peraturan turunan ini berperan penting dalam mengisi kekurangan PP No. 82 Tahun 2001, khususnya PermenLH No. 1 Tahun 2010.

Secara umum, PP No. 82 Tahun 2001 tidak hanya mengatur mengenai aspek kualitas sumber air. Jika dibandingkan dengan bagian dalam UU No. 32 Tahun 2009, bagian pengelolaan kualitas air dalam PP No. 82 Tahun 2001 memiliki substansi yang serupa dengan pemeliharaan. PP No. 82 Tahun 2001 eksplisit menyatakan bahwa pengendalian pencemaran air dilakukan di luar ketentuan pengelolaan kualitas air. Tampaknya, jika UU No. 82 Tahun 2001 dibaca bersama dengan UU No. 32 Tahun 2001, pengendalian pencemaran air dilakukan untuk sumber air yang dimanfaatkan (sebagai penerima limbah), sementara pengelolaan kualitas air yang berorientasi perlindungan berorientasi menjaga air tetap pada kondisi alaminya.

Perlu dipahami, “sumber air” dalam PP No. 82 Tahun 2001 tidak hanya terbatas pada sungai, melainkan meliputi air permukaan alami seperti sungai, rawa, waduk, danau; maupun sumber air buatan seperti kanal; namun tidak termasuk laut.

Di luar itu, hal-hal lain yang mempengaruhi kualitas air seperti pengelolaan DAS, pengelolaan debit air, tutupan hutan di hulu sungai atau aspek pembangunan infrastruktur fisik seperti waduk, irigasi, pengerukan, tidak termasuk lingkup pengaturan PP ini dan tidak akan dibahas dalam halaman ini.

Instrumen pengendalian pencemaran air yang terdapat dalam PP No. 82 Tahun 2001 dan peraturan turunannya mencakup:

  1. Klasifikasi mutu air (kelas air) dan kriteria mutu air
  2. Baku mutu air (ambien)
  3. Status mutu air
  4. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air
  5. Daya tampung beban pencemaran air (DTBPA)
  6. Baku mutu air limbah (effluent)
  7. Izin lingkungan
  8. Izin pembuangan air limbah
  9. Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah
  10. Izin reinjeksi pada formasi
  11. Penanggulangan dan pemulihan pencemaran air