Pengelolaan Limbah Bahan Beracun & Berbahaya (B3)

Kerangka umum pengelolaan limbah B3 di Indonesia diatur dalam PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (PP No. 101 Tahun 2014). PP ini merupakan salah satu peraturan pelaksana yang paling dahulu dimutakhirkan pasca lahirnya UU No. 32 Tahun 2009. PP ini mencabut seluruh ketentuan dalam PP Pengelolaan Limbah B3 yang sebelumnya, PP No. 18 Tahun 1999 beserta perubahannya dalam PP No. 85 Tahun 1999.

Secara umum, PP No. 101 Tahun 2014 mengatur apa yang secara hukum dikualifikasikan sebagai “limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3),” pengelolaannya dari lahir hingga berakhirnya siklus hidupnya (atau hingga ia kehilangan sifat B3-nya), serta pengawasan dan pertanggungjawaban hukum terkait pengelolaan tersebut. Logika pengelolaan limbah B3 berbeda dengan pengelolaan limbah cair dan emisi, yang mengasumsikan limbah dapat dibuang ke media lingkungan dan bercampur dengan air dan udara selama memenuhi ketentuan teknis dan tidak mengakibatkan pencemaran. Pengelolaan limbah B3 mensyaratkan limbah B3 selalu terpisah dari media lingkungan, utamanya dengan rekayasa penempatan yang aman. Oleh karena itu, perpindahan dan perubahan bentuk limbah B3 juga harus selalu dapat dipantau. Pengecualian dari logika ini adalah dumping limbah B3, dimana limbah B3 dapat dibuang langsung ke media lingkungan tertentu, dengan asumsi media lingkungan tersebut terisolasi dan sangat stabil.

Perbedaan logika pengelolaan ini juga tampak dari struktur pengaturan limbah B3 yang ditempatkan dalam bab tersendiri dalam UU No. 32 Tahun 2009, di luar bab pengelolaan. Hal-hal penting yang diatur dalam pengelolaan limbah B3 adalah: